Oleh Hariadi Kartodihardjo

Belakangan ini saya mengawali kuliah di beberapa kelas dengan pertanyaan kurang lebih begini: “Kita cenderung setuju jika program dapat mencapai 95% masyarakat sasaran (intended beneficiaries) dikatakan berhasil. Tetapi jika masyarakat yang 5% sisanya itu adalah para mahasiswa di dalam kelas ini, apa anda semua tetap setuju?”

Di dalam kelas itu mulanya para mahasiswa tertawa, lalu gaduh… Intinya kita jarang melibatkan diri secara langsung di dalam proses-proses apalagi akibat-akibat dari kebijakan-kebijakan yang sedang kita bicarakan. Bahkan mungkin tidak pernah sekedar menyelami perasaan korban. Kita terus menerus menyebarkan dan memperkuat berbagai dalil sebagai suatu dasar tindakan di dunia nyata. Hubungan sederhana bahwa fakta (induksi) diperlukan untuk memverifikasi dalil (deduksi) jarang dilakukan.

Alasannya bisa jadi akibat tidak ada pertemuan antara pengajar, pendidik dan pemikir yang terkait dengan pembuatan kebijakan dengan korban-korban kebijakan. Dan bisa jadi para pemikir itu menggunakan dalil-dalil yang dianggap netral (value free) dan obyektif, tetapi sesungguhnya, seperti kebanyakan mahasiswa tadi, setidaknya ragu-ragu atas pernyataan obyektif ketika mereka sendiri diposisikan sebagai korban kebijakan.

***

Dalil yang bertahan hingga kini untuk kelestarian hutan cukup banyak, baik yang terkait dengan komoditi maupun bentang alam. Yang paling populer misalnya perihal penetapan jumlah produksi lestari, yang dilandasi pemikiran utama bahwa hutan adalah pohon dan pohon itu dibatasi pula yang bisa memproduksi kayu komersial. Pohon yang tumbuh itu atas pengaruh alam. Maka didalilkan bahwa produksi harus sesuai pertumbuhan secara alami itu. Mengatur landscape juga begitu. Kawasan konservasi adalah bentang alam dengan keseimbangan unsur-unsur di dalam ekosistem sebagai habitat yang menjadi kunci kehidupan flora dan fauna. Ia punya lingkaran khusus yang diasumsikan bebas dari dunia luarnya. Begitulah dalil-dalil yang menjalankan roda kehutanan di dunia. Peran komunitas internasional dengan, antara lain mengusung inisiatif sertifikasi/verifikasi hutan juga telah menjadi dalil tersendiri.

Untuk membantu dalil-dalil tadi dilaksanakan, maka dalil-dalil diletakkan di dalam berbagai regulasi. Oleh karena itu, penggunaan dalil-dalil tadi secara mutlak menjadi lambang kejujuran dan apresiasi, sebaliknya dilarang berinovasi apabila melanggar dalil-dalil tadi.

***

Setidaknya telah lebih dari 50 tahun kehutanan Indonesia diselimuti kondisi pemaksaan penggunaan dalil melalui regulasi. Implikasi praktisnya bahwa fakta adalah kedua. Pertama adalah regulasi. Proses di dalam rapat-rapat ataupun isi paper-paper resmi Pemerintah selalu dimulai dengan isi regulasi-regulasi, yang menjadi pemandu cara berfikir dan bertindak. Kekakuan perubahan regulasi dibandingkan dengan fleksibilitas perubahan fakta menjadikan dikotomi regulasi-fakta semakin sempurna. Fakta yang ditutup serapat mungkin bukan hanya terkait soal akuntabilitas dan keterbukaan informasi bagi publik, tetapi juga menjadi upaya pembenaran atas dalil-dalil tadi.

Bahwa saat ini (Maret 2016) hutan alam produksi dengan kekayaan biodiversity-nya sudah di(ter)konversi seluas 43 juta Ha (dari 61 juta Ha luas HPH th 1991) atau 1,3 juta tambang dan 2 juta penggunaan lahan sudah berada di dalam kawasan konservasi bukanlah menjadi bahan pemikiran penting. Karena itu semua hanya fakta. Bahkan kalau mungkin fakta itu jangan sampai dibicarakan, agar dalil-dalil pelestarian hutan tetap dapat dipertahankan, disebar-luaskan, dan digunakan sebagai dasar dan isi peraturan-perundangan.

***

Melihat fakta memang nampak menyakitkan jika berangkatnya dari dalil-dalil pelestarian hutan. Dalam suatu rapat mengenai Peraturan Menteri tetdapat perdebatan dalil hampir memakan 80% waktu rapat dari pagi hingga sore, dan gagal mendapat solusi, karena fakta lapangan tidak digunakan. Ideologi dalil menguasai arena ruang rapat tanpa dipertemukan dengan fakta. Bisa diduga akibat kondisi ini, pembiaran-pembiaran hutan konservasi-pun yang akan dipenuhi tambang, kebun dan pemukiman akan tetap terjadi. Karena fakta-fakta itu sengaja ditenggelamkan sejak di dalam pikiran, sehingga yang didemonstrasikan sebagai regulasi yang diajukan adalah dalil-dalil tanpa cela yang sangat logis walaupun dalam logika yang tidak lagi sesuai dengan faktanya (illogical logic).

Mudah-mudahan tertawanya dan kegaduhan mahasiswa saya yang di kelas tadi, menjadi awal berfikir melampaui cara pikir awalnya. Dan berani keluar dari dalil-dalil yang kelak dapat menjeratnya seperti generasi sebelumnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *