Oleh Hariadi Kartodihardjo

Prinsip pernikahan mungkin serupa dengan prinsip perizinan alokasi pemanfaatan sumberdaya alam/SDA. Keduanya dilaksanakan untuk mendapat pengesahan dan pengakuan atau legitimasi. Dalam pernikahan supaya sah maka ada saksi. Supaya tidak menjadi gunjingan dibuat undangan terbuka. Keterbukaan itu sekaligus menjadi cara memperoleh legitimasi dari masyarakat luas. Semua orang iklhas. Bukan akibat legalitasnya saja, tetapi juga dari adanya keterbukaan informasi kepada publik, yang melambangkan akuntabilitas dan rasa tanggung-jawab pelaksananya.

Bisa jadi pernikahan juga sebuah proses sosial-politik. Menjalankan mandat Undang-undang yang mengatur hubungan hukum antar orang. Hak-hak dan kewajiban antar orang akan berubah ketika diantara orang-orang itu kemudian melakukan pernikahan. Proses-proses seperti free prior informed consent/FPIC berjalan. Bahkan disediakan proses hukum (lagi) jika ada yang ingkar. Pernikahan menjadi simbol kebaikan dan kebahagiaan yang secara politis didukung dan ditunggu kehadirannya oleh masyarakat luas.

Maka, secara empiris pernikahan sah karena ada proses sosial dan keterbukaan informasi. Adapun legalitas, surat nikah, hanyalah sarana formal saja. Seumur hidup pasangan suami-istri bisa tidak pernah perlu menunjukkan surat nikahnya kepada orang lain.

***

Hari ini masih bisa disaksikan alokasi sumberdaya alam–yang tidak lain adalah “pernikahan” obyek-subyek SDA, dilakukan secara tidak terbuka. Tidak ada saksi. Tidak ada undangan bagi orang banyak. Tidak ada informasi yang disebar-luaskan kepada masyarakat. Tidak ada FPIC. Semua orang dipaksa–yang dalam kasus-kasusnya bisa dengan kekerasan, harus mengakui sahnya “surat nikah” tanpa faham siapa dengan siapa yang sedang nikah, apa yang dinikahi, bahkan dalam hal ini ditengarai ada kekayaan orang lain yang digunakan dalam pernikahan itu.

Hak menutup proses pernikahan itu seringkali dikumandangkan melalui otoritas-otoritas resmi. Bahkan walaupun sudah ada sidang berdasarkan mandat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, “pernikahan” itu tetap dirahasiakan. Dalam kasus lain, bahkan sidang yang menggugat agar informasi publik itu dibuka, tidak dihadirinya. Mereka yang menutup proses itu menganggap tidak ada fakta sosial yang harus diambil fungsinya. Karena kekuasaan dianggap mutlak, maka legitimasi oleh masyarakat luas diabaikan. Fakta hukum yang berupa surat keputusan dianggap panglima. Dalam “pernikahan” yang mereka lakukan, saksi-saksi sebagai cara membuka partisipasi untuk mendapat legitimasi direduksi bentuknya menjadi daftar absensi. Bahkan pertimbangan, rekomendasi dan pengakuan “pernikahannya” bukan atas dasar keabsahan dalam kesuka-relaan, tetapi dijadikan arena transaksi dan diperolehnya dengan uang.

Ini berbanding terbalik dengan pernikahan sesungguhnya yang mendapat legitimasi, yangmana surat nikah menjadi tidak penting. “Pernikahan” sumberdaya alam ini bahkan penghulunya justru berkepentingan untuk mensosialisasikan surat nikah itu. Penghulu itu yang berkepentingan mempertahankan perkawinan. Penghulu ikut mendapat kenikmatan. “Pernikahan” ini bukanlah peristiwa yang ditunggu-tunggu melainkan semakin dikhawatirkan oleh masyarakat yang tinggal di dekatnya. Pernikahan ini semakin kehilangan esensinya, karena tidak lagi bertempat dalam kehidupan masyarakat yang dalam kebudayaannya melahirkan fungsi dan guna dari proses pernikahan itu.

***

“Pernikahan” tanpa proses sosial dan keterbukaan informasi bagi publik itu lekat dengan proses politik dan telah berjalan sepanjang sejarah pemanfaatan sumberdaya alam. Dan dengan cara inilah kekuasaan bisa semena-mena dijalankan. “Surat Nikah” menjadi alat legitimasi menumpas orang-orang yang sekedar tidak tahu atau tahu bahwa haknya ikut dikorbankan dalam proses itu, tetapi tidak punya kuasa. “Pernikahan” itu kini cara sah untuk mewujudkan ketidak-adilan. Buktinya sudah jelas. Ditengah-tengah kekayaan SDA itulah kemiskinan ter(di)letak(kan).

***

Menidakkan kemutlakan dalam alokasi SDA dan proses perusakkannya yang dirasakan masyarakat banyak sangat tergantung bagaimana informasi dikendalikan. Karena informasi adalah alat kuasa/power yang dapat menutup rapat apa saja yang mungkin terjadi. Menutup informasi publik hampir identik dengan menutupi atau menghapus cela. Mengubah hak dan kewajiban atas kekayaan alam yang dikuasai negara tanpa saksi dan tanpa undangan terbuka seperti merebut kemenangan tanpa mau bertanding. Sayangnya itu masih berjalan hingga hari ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *