Oleh ADB

Iman adalah ketika kita tidak mencuri, menghardik, menipu, merusak, dan membuat kerugian bagi sesama.” Jawab seorang murid SMA ketika guru agamanya bertanya kepada para murid di pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Perdebatan kecil memang seringkali tidak dapat dielakkan, yaitu hubungan antara keimanan dan kesalehan. Hingga saat ini mayoritas umat Islam mendefinisikan keimanan hanya sebatas pada amalan ibadah belaka, shalat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Itu yang kemudian oleh penulis maknai sebagai kesalehan tekstual. Sedangkan jawaban yang disampaikan oleh murid diatas merupakan bentuk keimanan yang kontekstual, berdasarkan perilaku. Sayangnya hingga saat ini pendidikan di Indonesia belum mampu membawa pengajarannya pada kedekatan realitas sosial sebagaimana yang disampaikan seorang murid di atas.

Mengapa Kesalehan Sosial-Ekologis

Purwanto (2014) dalam publikasinya merangkum bentuk kesalehan Muhammad (SAW) dalam tiga bentuk: salam, kalam, dan tha’am. Pertama Salam, berupa bentuk kepekaan sesama manusia dan lingkungan. Kepekaan hadir dengan jalan diasah terus menerus. Kepekaan tidak hanya terapkan kepada golongan yang mempunyai latarbelakang yang sama, tetapi kepada siapapun umat manusia khususnya golongan yang selama ini terpinggirkan oleh berbagai kuasa atas kebijakan negara.

Kedua Kalam, tidak hanya didefinisikan sebagai bentuk pendekatan verbal (berbicara), kalam didefinisikan sebagai bentuk ketegasan berperilaku dengan keberpihakan yang jelas. Penolakan seorang penguasa terhadap sebuah perusakan ruang hidup masyarakat dan lingkungan hidup merupakan bentuk kesalehan sosial yang hingga saat ini ditunggu oleh rakyat. Di dalam ilmu analisis kebijakan publik, statemen politik seorang penguasa merupakan bagian dari sebuah kebijakan dan kebijaksanaan.

Ketiga Tha’am, tha’am memang mempunyai definisi makan, atau memberikan santunan dan atau bantuan kepada orang yang membutuhkan. Dalam konteks kesalehan sosial, tha’am tidak lain adalah memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat mengusahakan kehidupan dengan jalan memberikan keterjaminan usaha-dan hidupnya. Dalam kebijakan pengelolaan sumber-sumber agraria, ditunjukkan bahwa pengelolaan hutan hingga saat ini jauh dari kata adil, 97% dialokasikan kepada usaha besar seperti HPH dan HTI, sedangkan usaha kecil yang notabene pengelolaan hutan oleh masyarakat hanya 3% bahkan kurang (Kemenhut 2014).

Pelayanan kebijakan yang lebih memihak usaha besar telah menghasilkan kerusakan ekologis yang sangat akut. Sebagai contoh pengelolaan hutan di Pulau Jawa yang mayoritas diserahkan kepada perusahaan BUMN hingga saat ini menyisakan beragam permasalahan baru, baik sosial dan ekologis. Terhitung mulai tahun 2000 hingga 2009 terjadi penurunan luas tutupan hutan sebesar 60% atau 2,2an juta ha (BKPH Wil XI 2012). Kegagalan perusahaan BUMN dalam mengelolan sebagian besar hutan di Jawa menunjukkan bagaimana rendahnya tingkat kesalihan sosial-ekologis. BPS (2014) mencatat lebih dari 15,85 juta masyarakat hidup miskin di dalam dan sekitar hutan di Jawa. Masyarakat mengelola lahan pertanian-hutan untuk kebutuhan hidup dengan luasan 531,28 m2 hingga 1.166 m2 tiap rumah tangga. Hal ini menunjukkan ketimpangan yang sangat nyata.

Sedangkan usaha-usaha komunitas masyarakat mengelola sumber-sumber kehidupannya telah terbukti memberikan kemandirian komunitas dan kelestarian ekologis. Kebijakan pengelolaan sumber-sumber agraria (Perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan sebagainya) yang sangat timpang di atas memicu kecemburuan, tekanan, perlakuan tidak adil yang sangat mendalam bagi masyarakat, bahkan tercipta bentuk-bentuk konflik pemanfaatan hutan yang pada gilirannya meminggirkan masyarakat lemah. Sebagaimana hasil temuan Komnas HAM (2016) melalui Inkuiri Nasional menunjukkan bahwa telah terdapat pelanggaran terhadap masyarakat, dalam hal ini Masyarakat Hukum Adat (MHA) baik akibat kebijakan sumberdaya alam dan praktik pengelolaan sumberdaya alam di lapangan.

Kesalehan sosial-ekologis bisa dilihat dari kebijakan dan praktik pengelolaan sumber-sumber agraria. Masalah-masalah konflik agraria di Indonesia menunjukkan bahwa telah nyata terlihat tidak adanya sebuah laku kesalehan. Pembuatan kebijakan sumber-sumber agraria baik melalui Undang-Undang, Perpu, PP, hingga peraturan daerah sarat atas kepentingan pribadi atau golongan pengambil-keputusan. Kartodihardjo et al (2015) menunjukkan bahwa berbagai kebijakan pengelolaan sumber-sumber agraria di sektor kehutanan sarat dengan suap-peras. Bahkan dari hasil temuan Komnas HAM (2016) melalui Inkuiri Nasional menyebutkan pelanggaran terhadap 40 kasus konflik MHA di kawasan hutan erat hubungannya dengan keterlibatan berbagai pihak.

Mendorong Kesalihan Sosial-Ekologis

Fakta-fakta bagaimana ketidak-adilan sosial-ekologis telah menunjukkan bagaimana tingkat kesalihan sosial-ekologis bangsa ini. Di salah satu diskusi temuan Praktik Suap-Peras di Perizinan Kehutanan di Fakultas Kehutanan IPB 2013 lalu, salah satu peserta memberi tanggapan bahwa praktik-praktik illegal yang terjadi dapat diantisipasi jika pengambil-keputusan dan pelaksana kebijakan negara mempunyai kesalihan dan ketaatan kepada Tuhan.

Pernyataan tersebut memang tidak salah, tetapi tidak mutlak bisa dibenarkan. Kesalihan pribadi diwujudkan dalam spirituil individu yang harusnya berkorelasi pada kesalihan sosial tidak serta-merta mewujudkan kesalihan sosial-ekologis. Pernyataan demikian bisa terwujud jika asumsi semua manusia bisa berlaku baik dan adil-baik pada dirinya ataupun sesama (sosial-ekologis). Tetapi tidak demikian yang terjadi.

Ruang-ruang sistem ekonomi-politik dan birokrasi di negara ini tidak memberikan ruang yang ketat kepada masyarakat bangsa ini. Ketimpangan ruang hidup yang dominan dimenangkan secara sengaja kepada usaha besar telah mereproduksi ulang kemiskinan terhadap masyarakat secara terus-menerus. Sehingga upaya-upaya untuk mengembalikan kondisi yang adil haruslah dimulai dari kemauan politik penguasa negeri ini.

Sistem politik Indonesia, yang saat ini, tidak terdapat lembaga tertinggi, telah menjadi permasalahan baru dalam setiap upaya penyelesaian masalah-masalah sosial-ekologis. Penyelesaian ketimpangan harus dimulai melalui penata-ulangan penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Niat bersama dalam menyelesaikan masalah ketimpangan merupakan sifat mutlak dimiliki dan diperjuangkan oleh berbagai elemen negara, DPR RI, Presiden-Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, mengingat saat ini tidak ada lagi lembaga tertinggi MPR RI seperti dahulu.

Jika niat bersama dalam memperjuangkan penyelesaian ketimpangan penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria bisa dimulai dan diwujudkan, maka bisa dikatakan bahwa bangsa dan negara ini memang mempunyai kesalehan sosial-ekologis yang tinggi. Sehingga jargon-jargon yang terus berulang, seperti ramadhan untuk mewujudkan kesalehan sosial, memang benar-benar nyata ada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *