Ringkasan diskusi wa-group, by Hariadi Kartodihardjo

Legalitas itu apa? Sesuai prosedur (formil) dan sekaligus kandungan yang dilakukan secara legal itu sesuai dengan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan (materiil)?

Salah satu definisi legal yaitu keabsahan melakukan suatu perbuatan hukum yang didasarkan pada landasan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Definisi yang lain legalitas itu bukan semata pada narasinya, tetapi harus merujuk pada spiritnya. Sehingga, sepanjang bertentangan dengan spirit konstitusi (keadilan, kemanfaatan dll), itu sama dengan tidak legal.

Yang ketiga ada yang menyebut: legal itu by the law. Legal tidak serta merta adil. Karena tujuan by the law itu justru untuk mencapai keadilan. Sering kali gagal mewujudkan keadilan dalam praktiknya. Untuk bisa menjalankan by the law ini harus pakai kuasa. Tetapi kuasa yang diperkenankan oleh hukum, yaitu yang memiliki legitimasi.

***

Mari kita telaah SVLK (sistem verifikasi legalitas kayu). Tujuannya sebagai penjamin kelestarian hutan dan/atau legalitas kayu melalui segenap instrumen yang digunakan. Lestari yang dimaksud mencakup jaminan keberlanjutan secara ekonomi, lingkungan, dan sosial, sehingga ada unsur keadilan di dalamnya.

Namun sertifikat-VLK itu didapat perusahaan tertentu hanya jika asessor mendapat bukti-bukti formil. Sementara asal usul bukti-bukti itu misalnya berupa Surat Keputusan, bisa dengan cara suap/peras dan/atau melalui proses yang tidak mendapat legitimasi masyarakat. Industri Kecil dan Menengah/IKM mengeluh soal biaya transaksi itu; mereka umumnya enggan berstatus legal karena berharga mahal. Perusahaan besar yang telah mendapat sertifikat-VLK juga banyak konflik areal yang dikelolanya, bahkan ada yang tidak bertahan secara finansial dan tidak beroperasi.

Dalam prakteknya VLK dijalankan dengan bersandar utamanya pada legalitas formil, namun demikian secara tersurat SVLK ditujukan untuk menjamin kelestarian hutan seperti disebutkan di atas. Dengan demikian apakah substansi SVLK melampaui klaimnya untuk bisa memberikan jaminan tersebut?

Apabila SVLK itu diperoleh melalui bukti-bukti formil yang disyaratkan peraturan-perundangan, maka keabsahannya (hanya) dari segi formalitasnya. Apakah secara substansial diperolehnya dengan suap, bikin konflik dll, itu tidak dijadikan pertimbangan dalam penerbitan SVLK. Jadi masalah SVLK itu termasuk dalam ranah kebenaran formal/prosedural yang tidak menjamin kebenaran material/substansialnya.

Maka SVLK cenderung bertujuan untuk kepastian hukum, tetapi tidak menjamin rasa keadilan. Seperti halnya penerbitan sertipikat tanah; memang diteliti data fisik dan yuridis bidang tanah ybs. Tetapi jika setelah terbit setipikatnya kemudian ada klaim pihak lain, maka untuk kebenaran materialnya diserahkan pada putusan hakim. Sertipikat tanah itu bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.

Tentang keadilan tersebut di atas setidaknya bisa didalami tentang keadilan distributif, komutatif dan restoratif. Keadilan restoratif bisa juga disebut dengan corrective justice/positive discrimination, yang tujuannya adalah mengoreksi suatu keadaan yang timpang. Contoh bisa dilihat dalam berbagai affirmative action. Terhadap SVLK ini, tidak sampai ada tujuan untuk melakukan positive discrimination itu.

***

Apakah SVLK masuk dalam kategori penyalah-gunaan wewenang?

Kalau ditarik penyalah-gunaan wewenang, tolok ukurnya hanya 3 (UU AP tetapi agak sedikit berbeda rumusannya): 1) Dasar adanya kewenangan, 2) Cara menjalankan kewenangan, 3) Tujuan menjalankan kewenangan. Tujuan utamanya dari ketiga prinsip itu yaitu bahwa pelaksanaan kewenangan tidak boleh melanggar hak warga negara. Selembar kertas dapat menjelaskan adanya kewenangan, tetapi tidak serta merta menjelaskan tercapainya tujuan, yaitu tidak menghilangkan hak warga negara itu.

Sama seperti hubungan antara legalitas dengan keadilan tadi. Jadi pertanyaan: apakah, misalnya LVLK/Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu sebagai lembaga swasta, memang berwenang menerbitkan surat legalitas, tetap bisa dipertanyakan. Bahkan bisa digeser ke persoalan fundamental lainnya: apakah Pemerintah berwenang menerbitkan kebijakan SVLK yang menyangkut kayu yang diolah dari hutan/lahan yang subyek hukumnya belum diadministrasi; atau obyek hukumnya masih dalam sengketa?

***

Sementara itu kita tahu bahwa dalam kasus-kasus konflik hutan negara dan pertanahan, bukti kebenaran formil itu saja sudah cukup bisa digunakan untuk mendatangkan aparat keamanan (Brimop/polisi) sehingga masyarakat lokal/adat sama sekali hilang hak-haknya. Tanpa dapat mempertanyakan pokok-pokok soal yang berkaitan materi/substansi kebenaran yang sesungguhnya.

Dan untuk uji kebenaran materialnya yang kemudian diserahkan pada putusan hakim; Lagi-lagi masyarakat lokal/adat “pada posisi darurat” karena putusan hakim serupa dengan “putusan” aparat keamanan tadi. Lebih mengutarakan dalil daripada fakta.

Dapatkah kebijakan formal/legal dapat bertahan tanpa legitimasi? Dengan kata lain, bagaimana corrective justice/positive discrimination dapat memasuki regulasi/legal karena persoalan ketidak-adilan pemanfaatan sumberdaya alamlah yang sesungguhnya dihadapi?

Penetapan masalah kebijakan memang bukan soal teknikal, apalagi sekedar common sense. Sebuah kebijakan mestinya dipandu dengan sebuah pertanyaan: untuk siapa? Masalah kebijakan ini kemudian menjadi masalah etika. Dalam hal ini bukan hanya membenahi perdagangan dan industri, serta usaha kehutanan, tetapi juga membenahi ketidak-adilan pemanfaatan sumberdaya alam yang tersembunyi dibaliknya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *